Beranda » agama » SKB Ahmadiyah Terbit untuk Hentikan Kegiatan Bukan Pelarangan

SKB Ahmadiyah Terbit untuk Hentikan Kegiatan Bukan Pelarangan

Hari ini menjadi titik penting perjalanan kehidupan keberagamaan di Indonesia, terutama menyangkut Islam dan Ahmadiyah. Di Kantor Departemen Agama, Menteri Agama Maftuh Basyuni, didampingi Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Mendagri Mardiyanto membacakan SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah, sore tadi.

Ada enam butir pokok dalam SKB tersebut, antara lain:

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus JAI sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam. Penyimpangan tersebut berupa penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Bagi penganut Ahmadiyah yang tidak mengindahkan dua butir peringatan di atas, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Memberi peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota dan/atau anggota pengurus JAI.
Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan SKB ini.


Ingat, tidak ada kata-kata “PEMBUBARAN AHMADIYAH” atau Pembubaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia sebagai organisasi. Mereka hanya dilarang melakukan kegiatan.
SKB ini merupakan jalan tengah bagi kedua kubu yang berseteru. Di satu sisi pemerintah tidak tegas membubarkan Ahmadiyah, tentu dengan alasan bahwa meyakini tentang suatu ajaran adalah hak asasi manusia. Namun, menodai suatu agama jelas dilarang. Dengan kata lain, Ahmadiyah dilarang menyebarkan ajarannya, dilarang mencari pengikut, dilarang menggalang dana untuk organisasi, dilarang mendirikan bangunan untuk basis penyebarannya, dilarang bikin rapat, dan sebagainya. Bagi yang melanggar atau tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi pasal 156 huruf a KUHP yaitu penodaan agama. Sekadar mengingatkan, Ahmad Musadeq dikenai pasal ini dan dihukum 4 tahun penjara.

Di sisi lain, masyarakat yang kontra terhadap Ahmadiyah juga dilarang melakukan tindak kekerasan terhadap penganut ajaran tersebut, dilarang menyakiti mereka, membakar bangunan dan sebagainya. Pelaku kekerasan di depan umum dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun dan bahkan sampai 7 tahun bila menyebabkan luka berat.

Itu sudut pandang pemerintah, yang ingin memenangkan hati kedua kubu, win-win solution. Tidak mengekang kebebasan berkeyakinan sekaligus tidak membiarkan penodaan agama.
Namun bagi elemen-elemen ekstrem di kedua kubu, mungkin SKB justru memicu ketidakpuasan baru. Yang ingin Ahmadiyah bubar tidak puas karena Ahmadiyah masih dibiarkan hidup, meski tidak boleh mengembangkan ajarannya. Lagi pula, bagaimana mengawasi pelaksanaan pelarangan kegiatan tersebut? Apakah aparat keamanan terus menerus memonitor gerak gerik mereka? Apakah lantas masjid-masjid Ahmadiyah diganti namanya? Apakah harus ada intel menyusup di setiap rapat organisasi JAI? Mengapa menyelesaikan masalah dengan masalah baru yang lebih repot?

Sementara Ahmadiyah dan para pendukungnya mungkin juga tidak puas, karena butir-butir SKB tersebut jelas mengekang penyebaran ajaran mereka. Mereka akan merasa diawasi dan tidak bebas mendiskusikan hal-hal yang berbau menyimpang, sesuatu yang mereka yakini “tidak apa-apa” dan hak setiap orang.
Bagaimanapun, SKB ini merupakan titik tolak yang penting agar kedua kubu saling memahami. Memaksakan kehendak dan keyakinan pada orang lain memang makan hati dan pasti tidak bisa sampai ke hati. Daripada dibubarkan tapi sembunyi-sembunyi atau didiamkan tapi makan hati, lebih baik dilarang berkegiatan dan dilarang berbuat anarki.
Semoga keadaan menjadi kondusif dan tidak panas lagi.
Sumber berita klik disini , disini dan disini dan disini .


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Pelongok

  • 217,688 Kepala

Ziddu

Juni 2008
M S S R K J S
    Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
%d blogger menyukai ini: